PRINGSEWU, WAJOTERKINI.COM – Digitalisasi desa semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat akses informasi, serta mempermudah masyarakat memperoleh layanan pemerintahan. Namun, ketika anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan juta rupiah, transparansi dan pertanggungjawaban penggunaannya tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif.
Persoalan inilah yang menjadi sorotan terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang menjadi bahan penelusuran, terdapat dua kegiatan yang menarik perhatian karena sama-sama berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan pekon.
Pertama, kegiatan Perawatan Jaringan, Perpanjangan Domain WEB, Hosting & Internet dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.050.000.
Kedua, Pengadaan Operasional Desa Smart Villages dengan anggaran sebesar Rp36.500.000.
Jika kedua pos tersebut dijumlahkan, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp76.550.000. Nilai yang tidak kecil untuk kegiatan yang secara umum berada dalam satu rumpun kebutuhan, yakni pengembangan dan operasionalisasi sistem digital desa.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apa sebenarnya yang dibeli, pekerjaan apa yang dilaksanakan, dan sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengeluaran tersebut?
Anggaran Rp40.050.000 untuk perawatan jaringan, perpanjangan domain, hosting, dan internet perlu dijabarkan secara terperinci. Sebab, istilah perawatan jaringan tidak cukup hanya dicantumkan dalam dokumen anggaran tanpa penjelasan mengenai bentuk pekerjaan, volume, spesifikasi, serta hasil pelaksanaannya.
Berapa biaya perpanjangan domain? Berapa biaya hosting? Berapa lama masa layanan internet yang dibayarkan? Perangkat jaringan apa saja yang dirawat? Apakah terdapat pekerjaan teknis yang membutuhkan biaya sebesar itu?
Begitu pula dengan anggaran Rp36.500.000 untuk operasional Desa Smart Villages. Istilah Smart Villages terdengar modern dan menjanjikan kemajuan pelayanan publik. Namun, istilah modern tidak otomatis membenarkan besarnya anggaran.
Hal yang justru lebih mendasar untuk dipertanyakan adalah apakah program Smart Villages tersebut benar-benar ada dan telah dilaksanakan di Pekon Kresno Mulyo, atau hanya sebatas nomenklatur kegiatan yang tercantum dalam dokumen penganggaran Tahun Anggaran 2025.
Jika memang telah direalisasikan, di mana lokasi perangkat atau fasilitas pendukungnya? Aplikasi atau sistem digital apa yang digunakan? Bagaimana mekanisme operasionalnya? Siapa pihak yang mengerjakan dan mengelolanya? Serta sejauh mana masyarakat telah memanfaatkan fasilitas tersebut?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, pengadaan operasional Smart Villages seharusnya memiliki wujud dan hasil yang dapat diperiksa secara langsung, baik berupa perangkat fisik, aplikasi, sistem pelayanan digital, maupun fasilitas pendukung lainnya.
Jangan sampai anggaran sebesar Rp36.500.000 dialokasikan atas nama pengembangan Smart Villages, tetapi keberadaan sistem, perangkat, maupun manfaatnya tidak dapat ditunjukkan secara nyata kepada masyarakat.
Apabila program tersebut benar-benar berjalan, pemerintah pekon semestinya mampu memperlihatkan hasil pelaksanaannya, termasuk dokumentasi kegiatan, spesifikasi pengadaan, bukti pembayaran, serta bukti pemanfaatan dalam pelayanan pemerintahan.
Sebaliknya, apabila keberadaan maupun pelaksanaannya tidak dapat dibuktikan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Pemeriksaan juga tidak cukup hanya berpedoman pada laporan pertanggungjawaban atau kuitansi pengadaan. Verifikasi langsung ke lapangan diperlukan untuk memastikan apakah program Smart Villages benar-benar tersedia, telah dilaksanakan, sesuai spesifikasi, dan berfungsi sebagaimana tujuan penganggarannya.
Di sisi lain, kedua kegiatan tersebut sama-sama berkaitan dengan teknologi informasi. Karena itu, pemerintah pekon harus mampu menjelaskan batas pekerjaan masing-masing secara terukur. Jangan sampai terdapat pembiayaan ganda terhadap kebutuhan yang sama, atau penganggaran yang secara administratif terlihat berbeda, tetapi substansi pekerjaannya saling beririsan.
Dugaan ketidaksesuaian anggaran, kemungkinan pembengkakan biaya, hingga indikasi mark up tentu tidak boleh diabaikan. Namun, dugaan tersebut juga tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, bukti transaksi, kontrak pekerjaan, spesifikasi pengadaan, dan realisasi di lapangan.
Menanggapi persoalan tersebut, Davit Segara, Ketua Lintas Media Independen Bersinergi (Lin-MIB) Kabupaten Pringsewu, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pringsewu, agar tidak berhenti pada pengawasan administratif semata.
Ia meminta agar dilakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran kedua kegiatan tersebut, termasuk memanggil Kepala Pekon Kresno Mulyo untuk dimintai keterangan mengenai dasar penetapan anggaran, proses pengadaan, serta bukti realisasi pekerjaan.
Menurutnya, besaran anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terbuka. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan tidak sebanding dengan nilai yang dianggarkan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya angka. Persoalan utamanya adalah apakah uang negara benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan, apakah harga pengadaan mencerminkan kewajaran pasar, dan apakah hasil pekerjaan dapat dibuktikan keberadaannya.
Dalam pengelolaan Dana Desa, setiap rupiah memiliki tanggung jawab publik. Kepala pekon bukan hanya berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Apabila terdapat indikasi penggelembungan harga, pekerjaan fiktif, pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, atau bentuk penyimpangan lainnya, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Desakan pemeriksaan ini bukanlah bentuk penghakiman terhadap Kepala Pekon Kresno Mulyo. Sebaliknya, pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tersebut telah sesuai aturan atau terdapat persoalan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Transparansi juga menjadi bagian penting dari hak masyarakat. Warga berhak mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan, terlebih ketika anggaran yang dialokasikan mencapai puluhan juta rupiah untuk kegiatan digitalisasi.
Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, wartawan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Pekon Kresno Mulyo melalui pesan WhatsApp dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai rincian anggaran, spesifikasi pekerjaan, biaya masing-masing komponen, keberadaan dan realisasi program Smart Villages, serta kemungkinan tumpang tindih pembiayaan kedua kegiatan tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi yang telah disampaikan melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Kepala Pekon Kresno Mulyo.
Tidak adanya jawaban tersebut tentu tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan penyimpangan. Kepala Pekon Kresno Mulyo tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan dokumen pendukung guna meluruskan persoalan yang berkembang. Ruang klarifikasi tetap terbuka demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan sekadar istilah Smart Villages atau laporan kegiatan yang terlihat rapi di atas kertas. Publik membutuhkan bukti bahwa anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Jika semuanya telah sesuai aturan, keterbukaan dokumen dan penjelasan yang terukur seharusnya menjadi cara paling sederhana untuk menjawab keraguan masyarakat. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk membiarkannya berlalu tanpa proses pemeriksaan.
Dana Desa adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan ruang gelap yang kebal dari pertanyaan publik. ( Tim )
.

