PRINGSEWU, WAKOTERKINI.COM – Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, menjadi sorotan. Dua pos anggaran yang berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi pekon dengan total mencapai Rp76.550.000 memunculkan pertanyaan serius mengenai kewajaran harga, kejelasan objek pekerjaan, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi kegiatan.
Persoalan ini bukan sekadar mempertanyakan besarnya angka dalam dokumen anggaran. Lebih jauh, terdapat dugaan ketidakwajaran pembiayaan yang perlu ditelusuri, terutama pada kegiatan Perawatan Jaringan, Perpanjangan Domain WEB, Hosting & Internet yang menyerap anggaran Rp40.050.000.
Selain itu, terdapat anggaran Pengadaan Operasional Desa Smart Villages sebesar Rp36.500.000 yang juga membutuhkan penjelasan mengenai rincian pengadaan, pelaksanaan, dan manfaat programnya bagi masyarakat.
Jika kedua kegiatan tersebut dijumlahkan, total anggaran yang menjadi sorotan mencapai Rp76.550.000. Nilai ini tentu bukan jumlah yang dapat dianggap kecil, terlebih ketika kedua kegiatan sama-sama berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan pekon.
Sorotan paling tajam tertuju pada anggaran Rp40.050.000 untuk Perawatan Jaringan, Perpanjangan Domain WEB, Hosting & Internet.
Dalam praktik pengelolaan teknologi informasi, pembuatan dan pengelolaan website pemerintahan pada umumnya terdiri atas beberapa komponen pekerjaan, seperti pembuatan desain dan sistem website, pembelian atau perpanjangan domain, penyewaan hosting, pemeliharaan sistem, pengamanan website, serta biaya layanan internet.
Masing-masing komponen tersebut memiliki karakteristik pekerjaan dan struktur pembiayaan yang berbeda. Karena itu, penggabungan sejumlah pekerjaan dalam satu nomenklatur anggaran seharusnya tidak menghilangkan kewajiban pemerintah pekon untuk menjelaskan rincian biaya setiap komponennya.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah anggaran Rp40.050.000 tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan riil pekerjaan atau justru terdapat pembiayaan yang tidak sebanding dengan harga pasar.
Berdasarkan penelusuran awal dan perbandingan terhadap biaya pekerjaan sejenis, nilai anggaran tersebut menjadi perhatian karena terdapat indikasi ketidakwajaran yang patut diuji lebih jauh. Perbandingan harga dalam pekerjaan pembuatan dan pengelolaan website, termasuk domain, hosting, perawatan sistem, serta layanan internet, semestinya dapat memberikan gambaran mengenai kewajaran biaya yang dibayarkan.
Apabila biaya pekerjaan sejenis dengan spesifikasi dan masa layanan yang setara ternyata jauh lebih rendah, maka selisih tersebut perlu dijelaskan secara transparan. Apakah terdapat spesifikasi khusus? Apakah ada perangkat tambahan? Apakah pekerjaan dilakukan oleh tenaga ahli dengan kebutuhan teknis tertentu? Atau justru terdapat komponen pembiayaan yang tidak memiliki dasar perhitungan memadai?
Di sinilah dugaan mark up atau penggelembungan anggaran perlu mendapat perhatian serius.
Anggaran sebesar Rp40.050.000 tidak cukup dipertanggungjawabkan hanya dengan menunjukkan kuitansi pembayaran atau laporan bahwa website telah tersedia. Harus ada rincian pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, masa layanan, identitas penyedia, bukti transaksi, serta dokumentasi pekerjaan yang dapat diverifikasi.
Jika anggaran tersebut mencakup pembuatan website, harus dapat diperiksa kapan website dibuat, bagaimana proses pengerjaannya, siapa pengembangnya, dan berapa nilai riil pembuatan sistem tersebut.
Jika anggaran mencakup perpanjangan domain dan hosting, harus jelas nama domain yang digunakan, masa aktif layanan, kapasitas hosting, serta bukti pembayaran kepada penyedia layanan.
Sementara untuk perawatan jaringan dan internet, harus dijelaskan perangkat apa yang dirawat, jenis pekerjaan teknis yang dilakukan, durasi layanan, serta manfaat yang benar-benar diterima pemerintah pekon.
Jangan sampai berbagai komponen yang secara teknis memiliki biaya relatif terukur justru dikemas dalam satu pos anggaran bernilai puluhan juta rupiah tanpa rincian yang bisa diuji secara terbuka.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa harga yang dibayarkan jauh melampaui kewajaran tanpa didukung spesifikasi maupun pekerjaan yang sepadan, kondisi tersebut dapat menjadi petunjuk awal adanya dugaan penggelembungan anggaran yang harus ditelusuri aparat penegak hukum.
Persoalan berikutnya adalah anggaran Pengadaan Operasional Desa Smart Villages sebesar Rp36.500.000.
Program Smart Villages semestinya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan pekon melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan harus sebanding dengan fasilitas, perangkat, aplikasi, dan manfaat yang benar-benar dihasilkan.
Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana bentuk pelaksanaan program tersebut di Pekon Kresno Mulyo selama Tahun Anggaran 2025?
Apakah terdapat aplikasi pelayanan digital? Apakah tersedia perangkat pendukung? Apakah ada sistem informasi pekon yang benar-benar beroperasi? Di mana fasilitas tersebut ditempatkan? Siapa yang mengelola dan mengoperasikannya? Serta sejauh mana masyarakat telah memanfaatkan fasilitas tersebut?
Jika program tersebut telah direalisasikan, pemerintah pekon semestinya mampu memperlihatkan bukti fisik maupun digital, mulai dari perangkat, aplikasi, dokumentasi pengadaan, kontrak pekerjaan, bukti pembayaran, hingga laporan pemanfaatannya.
Selain keberadaan program, kewajaran anggaran Rp36.500.000 juga perlu diuji. Berapa harga masing-masing perangkat? Berapa biaya aplikasi atau jasa pengembangan sistem? Apakah harga pengadaan telah dibandingkan dengan harga pasar? Apakah spesifikasi dan jumlah barang sesuai dengan nilai yang dibayarkan?
Dengan demikian, pemeriksaan tidak cukup hanya berpedoman pada laporan pertanggungjawaban atau kuitansi pengadaan. Verifikasi langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, barang atau jasa yang diperoleh, dan manfaat yang dihasilkan.
Hal lain yang juga perlu diperiksa adalah kemungkinan tumpang tindih pembiayaan antara kegiatan perawatan jaringan, website, hosting, dan internet dengan operasional Smart Villages.
Sebab, apabila kedua kegiatan memiliki komponen pekerjaan yang sama, pemerintah pekon harus mampu menjelaskan batas objek pengadaan serta dasar pembiayaan masing-masing. Jangan sampai satu kebutuhan yang sama dibebankan melalui dua pos anggaran berbeda tanpa dasar pekerjaan yang jelas.
Menanggapi persoalan tersebut, Davit Segara, Ketua Lintas Media Independen Bersinergi (Lin-MIB) Kabupaten Pringsewu, mendesak Kejaksaan Negeri Pringsewu, khususnya bidang tindak pidana khusus (Pidsus), untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Pekon Kresno Mulyo.
Menurutnya, dugaan ketidakwajaran anggaran website dan jaringan internet serta besarnya biaya operasional Smart Villages tidak seharusnya dibiarkan tanpa penelusuran yang serius.
Ia mendorong Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk meminta keterangan Kepala Pekon Kresno Mulyo, memeriksa dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran, menelusuri penyedia barang maupun jasa, serta melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh hasil pekerjaan.
Penelusuran juga perlu diarahkan pada perbandingan harga dengan pekerjaan sejenis yang memiliki spesifikasi, volume, dan masa layanan setara. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah anggaran Rp40.050.000 benar-benar sesuai dengan harga pasar atau justru terdapat dugaan penggelembungan harga yang signifikan.
Untuk kegiatan Smart Villages, Kejaksaan perlu memastikan rincian pengadaan, kewajaran harga, spesifikasi perangkat, biaya jasa, serta kesesuaian antara nilai anggaran dan hasil pelaksanaannya.
Davit Segara menilai keterbukaan pemerintah pekon merupakan bagian penting dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara. Apabila seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tidak seharusnya ada kesulitan untuk menunjukkan bukti pekerjaan dan menjelaskan rincian pembiayaannya.
Namun, apabila ditemukan indikasi mark up, penggelembungan harga, atau pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Desakan Lin-MIB tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Pemeriksaan justru diperlukan agar persoalan menjadi terang, sekaligus memastikan tidak ada uang negara yang digunakan secara tidak semestinya.
Dalam upaya memperoleh keberimbangan pemberitaan, wartawan telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Pekon Kresno Mulyo melalui pesan WhatsApp. Sejumlah pertanyaan telah disampaikan, mulai dari rincian anggaran perawatan jaringan, perpanjangan domain, hosting dan internet, kewajaran harga, hingga rincian pengadaan dan pelaksanaan program Smart Villages.
Wartawan juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan tumpang tindih pembiayaan kedua kegiatan tersebut, termasuk bukti fisik dan dokumen pendukung realisasinya.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi melalui WhatsApp tersebut belum mendapatkan tanggapan dari Kepala Pekon Kresno Mulyo.
Tidak adanya tanggapan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan penyimpangan. Hak jawab dan kesempatan memberikan klarifikasi tetap terbuka bagi Kepala Pekon Kresno Mulyo agar seluruh persoalan dapat dijelaskan secara objektif dan berimbang.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang website atau program digitalisasi pekon. Ini menyangkut pertanggungjawaban uang negara yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran puluhan juta rupiah tersebut benar-benar menghasilkan pekerjaan yang sepadan, apakah harga pengadaan telah sesuai kewajaran pasar, dan apakah seluruh pembiayaannya telah sesuai dengan ketentuan.
Kejaksaan Negeri Pringsewu diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Penelusuran dokumen, pemeriksaan penyedia, perbandingan harga, serta verifikasi langsung di lapangan merupakan langkah penting untuk mengungkap apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Namun, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebab, digitalisasi pekon tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan anggaran yang tidak wajar. Setiap kegiatan harus memiliki dasar kebutuhan, perhitungan harga yang rasional, pelaksanaan yang dapat dibuktikan, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Uang Dana Desa adalah uang rakyat. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dicatat dalam laporan, tetapi harus nyata hasilnya dan dapat diuji kebenarannya. ( TIM )

