 |
| Salah satu lokasi kebocoran pipa. (Foto:Davit) |
PRINGSEWU, WOJOTERKINI.COM — Masyarakat Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, mengecam keras lemahnya pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu terhadap proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp1,35 miliar itu dinilai gagal total karena tidak dapat dimanfaatkan oleh warga akibat kebocoran pipa yang terjadi di banyak titik, terutama di sekitar kawasan Perumnas Podosari.
Warga menyebut, sejak jaringan pipa selesai dibangun, air bersih tidak pernah mengalir secara normal ke rumah-rumah penduduk. Di lapangan, air justru terlihat keluar dari dalam tanah, sambungan pipa, dan jalur distribusi lingkungan, kemudian mengalir ke parit serta badan jalan tanpa bisa dimanfaatkan. Kondisi ini memicu kemarahan warga karena proyek yang seharusnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat justru berujung pada pemborosan air dan infrastruktur yang tidak berfungsi.
“Airnya bocor di mana-mana, tapi rumah warga tidak dapat apa-apa. Ini proyek besar, tapi hasilnya seperti dikerjakan asal-asalan,” ujar seorang warga, Kamis (22/1/2026).
Menurut warga, kebocoran di sekitar Perumnas Podosari tidak bersifat sporadis, melainkan terjadi cukup luas dan berulang. Air yang seharusnya mengalir ke sambungan rumah justru terbuang akibat sambungan pipa yang diduga tidak terpasang sesuai standar teknis. Akibatnya, tekanan air tidak sampai ke permukiman, meskipun jaringan pipa berada tepat di lingkungan tempat tinggal warga. Kondisi ini memperkuat dugaan masyarakat bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara serampangan, tanpa perhitungan teknis yang matang dan tanpa pengawasan yang ketat.
Di tengah persoalan tersebut, warga menyebut PDAM terpaksa menutup aliran air pada jaringan SPAM tersebut. Langkah ini dinilai masyarakat sebagai keputusan yang tepat untuk mencegah air terus terbuang percuma akibat kebocoran parah. Warga menegaskan, penutupan aliran bukanlah sumber masalah, melainkan konsekuensi dari buruknya kualitas pembangunan jaringan SPAM.
“Kalau terus dialirkan, air hanya terbuang. Menutup aliran itu langkah yang masuk akal,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Kecaman masyarakat kini secara tegas diarahkan kepada Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu selaku penanggung jawab program dan pengguna anggaran, serta pihak pelaksana pekerjaan atau rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Secara tugas pokok dan fungsi, Dinas PUPR bertanggung jawab atas perencanaan teknis, penetapan spesifikasi material, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengendalian mutu, hingga memastikan hasil pembangunan layak dioperasikan sebelum diserahkan. Namun, dengan munculnya kebocoran di banyak titik dan tidak berfungsinya jaringan distribusi, warga menduga fungsi pengawasan tidak dijalankan secara maksimal.
“Kalau pengawasannya benar, tidak mungkin kebocoran terjadi di mana-mana seperti ini. Kami menduga pekerjaannya dikerjakan asal jadi,” ujar warga lainnya. Dugaan tersebut semakin menguat karena proyek telah dinyatakan selesai, namun secara faktual tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
Masyarakat mendesak agar Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu segera melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan, termasuk menelusuri tanggung jawab pihak rekanan pelaksana pekerjaan. Warga menuntut adanya perbaikan total terhadap jaringan SPAM, bukan sekadar perbaikan sementara, serta meminta aparat pengawas internal pemerintah turun langsung untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu maupun rekanan pelaksana pekerjaan belum memberikan keterangan resmi terkait kecaman dan dugaan masyarakat tersebut. (Davit)
.jpg)
