 |
| Davit Segara, Ketua Lintas Media Independen Bersinergi (Lin-MIB) Kabupaten Pringsewu, mendesak Presiden Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi total atau menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pringsewu menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang diterima. (Ilustrasi/Lin-MIB) |
PRINGSEWU, WAJOTERKINI.COM — Lintas Media Independen Bersinergi (Lin-MIB) Kabupaten Pringsewu mendesak Presiden Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pringsewu. Desakan tersebut muncul menyusul banyaknya keluhan masyarakat penerima manfaat yang menilai kualitas makanan yang dibagikan jauh dari konsep gizi seimbang yang menjadi tujuan utama program nasional tersebut.
Ketua Lin-MIB Kabupaten Pringsewu, Davit Segara, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran dan investigasi lapangan dengan menghimpun berbagai keluhan dari masyarakat, khususnya para siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang menjadi penerima manfaat program MBG.
“Hasil investigasi yang kami lakukan menunjukkan adanya ketidaksesuaian serius antara konsep program MBG dengan realitas yang diterima para siswa di lapangan. Ini bukan sekadar persoalan teknis kecil, tetapi menyangkut hak dasar anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi yang layak,” kata Davit Segara, Minggu (8/3/2026).
Menurut Davit, secara konsep program MBG dirancang sebagai kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak melalui penyediaan makanan yang memenuhi unsur gizi seimbang, yakni karbohidrat, protein hewani, sayuran, dan buah sebagai sumber vitamin serta mineral.
Namun dalam praktiknya di sejumlah sekolah di Kabupaten Pringsewu, komposisi menu yang diterima siswa disebut mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan.
“Banyak siswa mengaku menu yang sebelumnya sempat berisi nasi, lauk daging atau ayam, sayuran, dan buah kini berubah drastis. Lauk yang tadinya berupa daging kini diganti dengan telur, nasi berubah menjadi roti, bahkan sayur-sayuran yang semestinya menjadi unsur penting dalam gizi seimbang justru tidak lagi ditemukan dalam beberapa paket makanan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, buah yang diberikan kepada siswa juga dinilai tidak konsisten dan dalam jumlah yang sangat terbatas.
“Ada yang hanya menerima beberapa butir kelengkeng, ada yang hanya satu buah pisang, bahkan ada yang hanya satu buah salak. Sementara roti yang dibagikan juga disebut siswa sebagai roti dengan kualitas sangat murah,” kata Davit.
Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terkait pengawasan dan pengendalian mutu dalam pelaksanaan program MBG di daerah. Secara kelembagaan, program tersebut berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengelola, menyelenggarakan, dan mengawasi jalannya program pemenuhan gizi nasional.
Karena itu, Lin-MIB secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah serius melalui instruksi langsung kepada Badan Gizi Nasional.
“Kami meminta Bapak Presiden Republik Indonesia untuk turun tangan. Jika memang ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, maka Badan Gizi Nasional harus berani mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi total,” ujar Davit.
Ia bahkan menegaskan bahwa apabila kondisi di lapangan terbukti tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan, maka operasional Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Kabupaten Pringsewu sebaiknya dihentikan sementara.
“Lebih baik dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi dan pembinaan ulang secara menyeluruh daripada program ini terus berjalan tetapi kualitasnya justru merugikan para penerima manfaat,” tegasnya.
Menurut Davit, penghentian sementara tersebut penting agar pemerintah dapat melakukan audit distribusi makanan, meninjau kembali mekanisme pengadaan bahan pangan, serta memperbaiki sistem pengawasan terhadap penyedia makanan yang terlibat dalam program MBG.
Selain laporan langsung yang diterima Lin-MIB, keluhan mengenai paket makanan MBG juga ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial. Sejumlah orang tua dan siswa bahkan mengunggah pengalaman mereka melalui akun Facebook, memperlihatkan isi paket makanan yang diterima.
Dalam berbagai unggahan tersebut terlihat paket makanan yang dinilai tidak mencerminkan standar gizi seimbang sebagaimana yang diharapkan dari program MBG.
Menurut Davit, banyaknya keluhan yang muncul di ruang publik menunjukkan bahwa persoalan ini tidak terjadi secara sporadis, melainkan terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Pringsewu.
“Keluhan ini datang dari berbagai kecamatan. Artinya persoalan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi fenomena yang cukup luas di Kabupaten Pringsewu,” katanya.
Secara akademis, program pemenuhan gizi anak sekolah seharusnya mengikuti prinsip gizi seimbang yang direkomendasikan para ahli kesehatan. Dalam satu paket makanan ideal, anak-anak harus memperoleh sumber karbohidrat sebagai energi utama, protein hewani sebagai pembangun jaringan tubuh, sayuran sebagai sumber vitamin dan serat, serta buah sebagai pelengkap nutrisi.
Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi secara konsisten, maka tujuan program untuk meningkatkan status gizi anak dan mendukung pertumbuhan mereka secara optimal berpotensi tidak tercapai.
“Program MBG adalah program strategis negara. Karena itu implementasinya tidak boleh berjalan setengah hati. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa setiap paket makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan,” kata Davit. ( Red)
