 |
| Nova Hendra Ketua Umum L@pakk. ( ist). |
PRINGSEWU, WOJOTERKINI.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu. Melalui Ketua DPP L@PAKK, Nova Hendra, lembaga ini secara tegas mendesak Bupati Pringsewu untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk meninjau ulang keberadaan wajah-wajah lama di tubuh Dinas PUPR yang dinilai menjadi penyebab berulangnya kegagalan pembangunan infrastruktur jalan.
Nova Hendra menyampaikan bahwa desakan tersebut merupakan sikap resmi DPP L@PAKK setelah melakukan investigasi lapangan di sejumlah titik proyek jalan di Kabupaten Pringsewu. Dari hasil penelusuran itu, L@PAKK menemukan banyak pekerjaan jalan yang kualitasnya dinilai tidak maksimal, meskipun dibiayai dari anggaran negara.
 |
| Jalan Simpang Lima Tugu Sari Nongko ke Podomoro baru 1 bulan dibangun sudah kembali rusak dan sedang dalam perbaikan kembali. (Ist) |
“Salah satu temuan terbaru kami adalah ruas Jalan Simpang Lima Tugu Sari Nongko hingga Pekon Podomoro. Jalan itu baru sekitar satu bulan selesai dikerjakan, namun kondisinya sudah rusak. Ini jelas menunjukkan ada persoalan serius,” ujar Nova Hendra, Minggu (18/1/26).
Menurut Nova, kerusakan dini pada proyek jalan tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya perencanaan, buruknya pelaksanaan, serta minimnya pengawasan dari dinas terkait.
“Jalan yang baru dibangun seharusnya memiliki daya tahan bertahun-tahun. Kalau baru sebulan sudah rusak, publik wajar mempertanyakan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.
DPP L@PAKK juga mencatat bahwa persoalan serupa telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Sejumlah proyek jalan dilaporkan mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Salah satu contoh yang disoroti adalah Jalan Siliwangi menuju Pekon Waya Krui, yang baru hitungan bulan selesai dikerjakan namun kini kembali hancur.
Tak hanya jalan utama, L@PAKK juga menemukan banyak kerusakan pada jalan lingkungan dan jalan alternatif. Beberapa di antaranya bahkan belum genap dua bulan dibangun, tetapi sudah mengalami retakan dan kerusakan struktur permukaan yang cukup parah.
“Ini bukan kasus terpisah. Ini pola yang terus berulang. Kalau pola ini dibiarkan, artinya ada pembiaran sistematis di dalam pengelolaan proyek,” kata Nova.
Ia menilai, salah satu akar persoalan terletak pada struktur internal Dinas PUPR yang dinilai stagnan. Menurutnya, selama orang-orang yang bertanggung jawab tidak pernah dievaluasi secara serius dan hanya berganti posisi jabatan, maka kegagalan serupa akan terus terulang.
“Kalau hanya rotasi orang tanpa evaluasi kinerja, hasilnya tidak akan berubah. Pada akhirnya, ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.
DPP L@PAKK mendesak Bupati Pringsewu untuk berani mengambil langkah tegas, mulai dari audit menyeluruh terhadap proyek-proyek jalan hingga evaluasi pejabat teknis di Dinas PUPR. Menurut mereka, tanpa pembenahan struktural dan keberanian politik, pembangunan infrastruktur hanya akan menjadi rutinitas anggaran tanpa manfaat jangka panjang.
“Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, aman, dan berkualitas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan,” pungkas Nova Hendra. ( vit )
