 |
| Balai pekon Pariaman. (Ist). |
TANGGAMUS, WOJOTERKINI.COM — Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Pekon Pariaman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, mencuat ke permukaan. Warga secara terbuka membongkar sejumlah kejanggalan, mulai dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diduga tidak sepenuhnya diterima masyarakat hingga proyek fisik bernilai ratusan juta rupiah yang disinyalir sarat penggelembungan anggaran pada rentang Tahun Anggaran 2017 hingga 2021, Minggu (19/1/2025).
Awak media terlebih dahulu mengonfirmasi Kepala Pekon Pariaman yang saat ini masih aktif menjabat. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan anggaran yang kini dipersoalkan bukan terjadi pada masa kepemimpinannya.
“Itu bukan zaman saya. Saya mulai menjabat setelah periode itu,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut mendorong penelusuran lebih lanjut. Dari hasil penelusuran di beberapa dusun, awak media memperoleh keterangan dari mayoritas warga dengan jawaban yang hampir seragam. Pada periode yang disorot, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Pekon Pariaman diperkirakan mencapai sekitar 600 KK. Demi alasan keamanan, identitas warga tidak dipublikasikan.
Sorotan utama warga tertuju pada penyaluran BLT DD. Mereka menduga kuat adanya ketidaksesuaian antara data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan realisasi bantuan di lapangan.
“Ada nama di data penerima, tapi bantuannya tidak dibagikan semua. Ada yang tercatat, tapi uangnya tidak pernah diterima,” ungkap seorang warga.
Pengakuan lain bahkan menyebut ada warga yang sama sekali tidak menerima BLT DD, meski kondisi ekonominya saat itu tergolong sangat membutuhkan.
“Saya tidak pernah menerima BLT DD sama sekali, padahal waktu itu kondisi ekonomi saya sulit,” ujarnya.
Menurut warga, persoalan tersebut sempat memicu aksi protes di balai pekon. Namun upaya itu disebut berakhir tanpa kejelasan.
“Warga dulu sempat demo, tapi tidak ada hasil. Bahkan ada yang dibentak, akhirnya masyarakat takut,” ujar warga lainnya.
Warga juga menyinggung dugaan pengalihan bantuan yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka.
“Katanya dialihkan, tapi dialihkan ke mana tidak pernah jelas,” tambah warga.
Tak hanya itu, muncul dugaan keberpihakan dalam penyaluran bantuan.
“Yang banyak dapat bantuan itu keluarga kepala pekon yang lama, di zamannya Pak Lurah Irawan,” cetus warga.
Jika merujuk data anggaran, pada Tahun Anggaran 2020 pagu Dana Desa Pekon Pariaman tercatat sebesar Rp913.026.000, dengan total BLT DD mencapai Rp540.000.000. Sementara pada Tahun Anggaran 2021, pagu Dana Desa sebesar Rp963.574.000, dengan alokasi BLT DD juga mencapai Rp540.000.000. Besarnya alokasi tersebut dinilai warga tidak sebanding dengan realisasi yang mereka rasakan.
Selain BLT DD, warga juga menyoroti pembangunan kantor atau balai pekon sekitar tahun 2017 dengan nilai anggaran yang disebut mencapai kurang lebih Rp700 juta. Menurut warga, pembangunan tersebut menggunakan nomenklatur balai pelatihan masyarakat, namun secara fisik difungsikan sebagai kantor pekon.
“Kalau dilihat dari bangunannya, kami ragu itu menghabiskan sampai Rp700 juta,” ujar warga.
Dugaan mark up juga mengarah pada proyek pembangunan lapangan di Dusun Sari Rejo.
“Dianggarkan sekitar Rp300 juta, tapi realisasinya menurut warga hanya sekitar Rp200 juta,” ungkap warga setempat.
Untuk menjunjung prinsip cover both sides, awak media mengonfirmasi mantan Kepala Pekon Pariaman, Irawan, melalui sambungan WhatsApp. Ia belum memberikan klarifikasi substansi, namun membuka ruang untuk memberikan penjelasan.
“Maaf bang, saya lagi ada acara rajaban. Gimana bang? Siap bang, silakan datang ke rumah saya, saya siap menjelaskan. Maaf bang, siapa namanya dan dari media apa, biar saya jelas,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Desa Pekon Pariaman, Wawan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjabat.
“Waalaikumsalam… Saya masih di masjid Pak, ada acara Isro Mi’raj. Chat saja Pak. Maaf Pak, saya sudah resign,” tulisnya.
Berdasarkan keterangan warga, dugaan yang mencuat antara lain ketidaksesuaian data KPM BLT DD dengan realisasi di lapangan, bantuan yang dianggarkan namun tidak disalurkan sepenuhnya, dugaan penggelembungan anggaran proyek fisik, serta minimnya transparansi pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat.
Atas berbagai dugaan tersebut, warga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa Pekon Pariaman, khususnya pada rentang Tahun Anggaran 2017 hingga 2021. Warga juga berharap aparat terkait dapat menindaklanjuti persoalan ini secara profesional dan terbuka.
( Redaksi menegaskan akan terus melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait guna melengkapi pemberitaan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta Kode Etik Jurnalistik.) (*/vit)
