_copy_640x480%20(2).jpg) |
| Suasana pengerjaan proyek spam pada tahun 2025 lalu yang diduga dikerjakan asal-asalan karena menggunakan alat berat excavator. ( foto Davit) |
PRINGSEWU, WAJOTERKINI.COM – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2025 di Kabupaten Pringsewu yang menelan anggaran miliaran rupiah per lokasi menuai kritik keras. Alih-alih menghadirkan layanan air bersih yang optimal, proyek ini justru memunculkan persoalan di lapangan, mulai dari kebocoran jaringan hingga distribusi air yang tidak berjalan.
Sorotan utama mengarah pada lemahnya pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pringsewu, serta kualitas pelaksanaan oleh pihak rekanan yang dinilai tidak memenuhi standar teknis.
Di Kecamatan Banyumas, tepatnya di Pekon Sriwungu, Pekon Sri Rahayu, dan Pekon Sinar Mulya, warga menghadapi kenyataan pahit. Jaringan pipa yang baru dibangun justru mengalami kerusakan di berbagai titik.
Di Pekon Sinar Mulya, tercatat belasan titik kebocoran yang menyebabkan aliran air harus dihentikan. Kondisi serupa juga terjadi di Pekon Sriwungu, termasuk satu titik kebocoran besar yang berdampak langsung pada distribusi. Sementara di Pekon Sri Rahayu, jaringan masih relatif normal.
 |
| Salah Seorang warga menunjukkan kondisi pipa air yang tidak mengalir. (Foto davit) |
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin proyek dengan anggaran besar dapat menghasilkan infrastruktur yang rapuh sejak awal?
“Ini bukan sekadar kendala teknis biasa. Kalau baru digunakan sudah bocor di banyak titik, berarti ada yang tidak beres sejak awal pekerjaan,” ujar SW, perwakilan warga.
Ia menilai, lemahnya fungsi pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang patut dipertanyakan.
“PUPR seharusnya memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi. Kalau hasilnya seperti ini, wajar publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan,” kata dia.
Hal senada disampaikan SD. Ia menilai kualitas pekerjaan di lapangan tidak mencerminkan proyek dengan nilai anggaran miliaran rupiah per lokasi.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya kualitasnya terjamin. Tapi yang terjadi justru jaringan tidak mampu menahan tekanan air. Ini indikasi kuat bahwa pekerjaan tidak dilakukan sesuai standar,” ujarnya.
SD menegaskan, persoalan ini tidak bisa berhenti pada evaluasi internal semata. Ia mendorong adanya audit menyeluruh terhadap pihak rekanan sebagai pelaksana proyek, sekaligus pemeriksaan terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh PUPR.
“Rekanan harus diperiksa, apakah pekerjaan sesuai spesifikasi atau tidak. Pengawasannya juga harus dibuka, karena proyek ini tidak mungkin berjalan tanpa kontrol. Semua harus transparan,” tegasnya.
Lebih jauh, masyarakat meminta keterlibatan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit investigasi. Ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Menurutnya, jika dalam proses audit ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, maka harus ada langkah tegas yang diambil sesuai ketentuan hukum.
“Kalau tidak sesuai spesifikasi, harus diperbaiki atau dibongkar. Jika ada kerugian negara, wajib dikembalikan. Dan jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Sementara itu, pihak PDAM Kabupaten Pringsewu membenarkan adanya gangguan distribusi air di sejumlah wilayah. Bahkan, aliran air terpaksa dihentikan sementara karena tingginya tingkat kebocoran.
“Ketika air dialirkan, banyak kebocoran terjadi sehingga air terbuang percuma. Karena itu aliran kami hentikan sementara,” kata perwakilan PDAM.
PDAM juga mengindikasikan adanya persoalan pada kualitas jaringan pipa yang tidak mampu menahan tekanan air.
“Ini menunjukkan ada masalah pada kualitas pemasangan atau material yang digunakan. Jaringan tidak siap menahan tekanan distribusi,” ujarnya.
Rangkaian persoalan ini memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek SPAM 2025, baik dari sisi teknis maupun pengawasan. Dengan nilai anggaran yang besar, publik menilai proyek ini seharusnya menjadi prioritas dalam pengendalian kualitas.
Kini, tekanan publik semakin menguat. Audit menyeluruh terhadap rekanan dan pengawasan PUPR dinilai menjadi langkah mendesak, agar proyek infrastruktur dasar tersebut tidak berakhir sebagai beban tanpa manfaat bagi masyarakat. ( Davit )
