 |
| Gedung Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu. (Sumber: ilustrasi) |
PRINGSEWU, WOJOTERKINI.COM – Gelombang protes warga terkait kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Pringsewu kian membesar. Media sosial dipenuhi keluhan, foto jalan berlubang, hingga video pengendara yang nyaris celaka. Namun di tengah kemarahan publik, sikap sejumlah anggota DPRD Pringsewu justru menuai sorotan tajam.
Alih-alih berdiri di garis depan memperjuangkan solusi, beberapa legislator disebut-sebut melempar tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak eksekutif, yakni Bupati dan Wakil Bupati. Narasi yang berkembang di media sosial terkesan menyudutkan pemerintah daerah sebagai satu-satunya pihak yang harus disalahkan atas kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Padahal, publik tentu paham bahwa fungsi DPRD tidak sebatas mengkritik. Lembaga legislatif memiliki kewenangan strategis dalam pembahasan dan pengesahan anggaran, termasuk alokasi dana pembangunan infrastruktur jalan. Artinya, persoalan jalan rusak bukan hanya tanggung jawab eksekutif, tetapi juga melekat pada DPRD sebagai mitra sekaligus pengawas anggaran.
Seorang tokoh masyarakat Pringsewu yang enggan disebutkan namanya menilai sikap tersebut sebagai bentuk inkonsistensi moral politik.
“Kalau jalan rusak jadi sorotan, jangan hanya Bupati dan dinas yang disalahkan. DPRD juga ikut mengetok palu anggaran. Jangan sampai terkesan cuci tangan,” ujarnya kepada tvOne Online.
Sorotan semakin tajam ketika publik mengaitkan persoalan ini dengan postur anggaran DPRD tahun 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, anggaran perjalanan dinas DPRD disebut mencapai angka puluhan miliar rupiah. Angka fantastis itu memicu pertanyaan besar di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Masyarakat menilai, apabila ada keberpihakan nyata terhadap kepentingan publik, semestinya DPRD bisa mendorong efisiensi belanja yang dianggap tidak mendesak dan mengalihkannya ke sektor prioritas seperti perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas umum lain yang menyentuh kebutuhan langsung warga.
“Rakyat memilih anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi, bukan untuk saling lempar kesalahan di ruang publik,” tegas sumber tersebut.
Tak hanya DPRD dan eksekutif, persoalan ini juga menjadi cerminan lemahnya sinkronisasi perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat pekon hingga kecamatan melalui mekanisme Musrenbang. Jika usulan prioritas benar-benar diserap dan dikawal serius, kerusakan jalan yang terjadi hampir di setiap kecamatan seharusnya bisa diminimalisir.
Hingga berita ini diturunkan, beberapa anggota DPRD Pringsewu yang kerap mengomentari isu jalan rusak di media sosial, berinisial S dan D, belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons.
Kini publik menunggu bukan sekadar komentar, melainkan langkah konkret. Jalan rusak bukan sekadar soal aspal berlubang, tetapi menyangkut keselamatan warga, kelancaran ekonomi, hingga wajah pemerintahan daerah. Jika para wakil rakyat terus memilih saling menyalahkan, kepercayaan publik bisa semakin terkikis.
( */vit)
