LAMPUNG, WAJOTERKINI.COM – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, LSM L@PAKK Lampung menyoroti sejumlah pos belanja di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 yang nilainya dinilai fantastis dan berpotensi menimbulkan tanda tanya publik.
Melalui surat laporan yang disampaikan kepada Kepala Bagian Umum Setda Kota Bandar Lampung, L@PAKK meminta penjelasan terkait sejumlah anggaran yang dianggap perlu dibuka secara terang-benderang kepada masyarakat.
Ketua Umum L@PAKK Lampung, Nova Hendra, mengatakan pihaknya menemukan beberapa pos anggaran yang nilainya cukup mencolok. Salah satunya adalah belanja souvenir atau cendera mata yang mencapai Rp650 juta.
"Pertanyaannya sederhana, souvenir sebanyak apa yang dibeli hingga menelan anggaran ratusan juta rupiah? Siapa saja penerimanya dan apa urgensinya? Publik tentu berhak mengetahui," ujar Nova Hendra.
Tak hanya itu, anggaran makan dan minum tamu Wali Kota sebesar Rp2,02 miliar serta makan dan minum aktivitas lapangan senilai Rp2,319 miliar juga menjadi sorotan. Jika digabungkan, totalnya mencapai lebih dari Rp4,3 miliar hanya untuk urusan konsumsi.
Menurut Nova, angka tersebut wajar memancing pertanyaan masyarakat, terlebih di saat pemerintah terus menggaungkan efisiensi dan penghematan anggaran.
"Jangan sampai masyarakat melihat ada kesan bahwa anggaran begitu mudah dihabiskan untuk kebutuhan seremonial, sementara di sisi lain masih banyak kebutuhan publik yang membutuhkan perhatian," katanya.
Sorotan berikutnya tertuju pada anggaran pemeliharaan 68 kendaraan dinas yang mencapai Rp3,13 miliar. Yang menjadi pertanyaan, pada saat kendaraan dinas dipelihara menggunakan APBD, mengapa masih terdapat anggaran sewa kendaraan dinas perorangan yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah.
"Kalau kendaraan dinas sudah ada dan dirawat menggunakan uang rakyat, lalu apa alasan masih harus menyewa kendaraan lagi? Di sinilah publik membutuhkan penjelasan yang masuk akal dan transparan," tegas Nova.
L@PAKK menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif apabila tidak disertai keterbukaan informasi kepada masyarakat. Karena itu, lembaga tersebut meminta aparat penegak hukum maupun instansi berwenang melakukan audit dan investigasi guna memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.
"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Semakin besar anggarannya, semakin besar pula kewajiban untuk menjelaskannya kepada publik," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, L@PAKK menyatakan siap menghadiri forum klarifikasi bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung guna membahas berbagai temuan yang telah disampaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. (*/ Vit )
